Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: hukum

SEKOLAH KEADILAN ANGKATAN V: MENCIPTAKAN KADER PEJUANG KEADILAN

Malang – Rumah Keadilan, Sebagai salah satu upaya regenerasi dan kaderisasi  pejuang-pejuang keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan menyelenggarakan kegiatan Sekolah Keadilan Angkatan V. Bertempat di Hall Kantor Rumah Keadilan, kegiatan ini berlangsung sangat lancar. Para peserta sangat antusias mengikuti rangkaian acara yang dikemas dalam konsep diskusi dan dialog ini. Kegiatan Sekolah Keadilan Angkatan V…
Read more

MENGENAL SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Oleh: Muhammad Najih Vargholy, MH. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena pajak daerah dapat dipandang sebagai sebuah peralihan “kekayaan” dari satu pihak ke pihak lain,…
Read more

DISFUNGSI HUKUM DALAM KONTESTASI POLITIK 2019

Oleh : Ilham Dwi Rafiqi Sejak genderang politik telah ditabuh, situasi sosial politik di Indonesia kian memanas. Gelar pentas demokrasi yang menyuguhkan berbagai intrik dan polemik seolah semakin mempertegas akan carut marutnya pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Realitas objektif yang tampak dalam kontestasi politik tahun 2019 adalah rivalitas negatif, sentimen identitas, dan politisasi berbagi isu…
Read more

Hukum Moralis Sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Keadilan

Hukum tercipta sebagai resultante perilaku manusia, sehingga hukum juga harus dibingkai dengan perspektif makna yakni lebih dari sekedar mesin undang-undang yang sudah selayaknya menjadi alat untuk membahagiakan rakyat, bukan sebaliknya sebagai penindas. Hal tersebut senada dengan anjuran Prof. Satjipto Rahardjo untuk memahami hukum secara holistik bercermin dari kearifan falsafat Barat-Timur secara seimbang, mengutamakan hati nurani daripada ego nalar manusia yang miskin rasa keadilan dan sebagainya.

Perppu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Perpu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia dipandang bukan merupakan suatu langkah yang tepat dan dapat dibenarkan. Penerbitan Perppu ini secara tidak langsung akan menjurus kepada praktik absolutisme kekuasaan. Absolutisme kekuasaan tentu sangat…
Read more