Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: 2018

LBH Rumah Keadilan : Masyarakat Harus Berperan Dalam Pengawasan Pilkada Kota Malang 2018

Rumah Keadilan – Malang, Salah satu upaya untuk menjaga integritas pilkada adalah melalui penguatan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan yaitu tidak hanya saat pemberian suara semata namun juga ikut melakukan pengawasan sampai proses penyelenggaraan pilkada berakhir. Dalam upaya peran aktif tersebut LBH Rumah Keadailan mengadakan  DISKUSI PUBLIK “ Peran Pemantau Dalam memperkuat Fungsi Pengawasan Pilkada Kota Malang”.  Diskusi ini…
Read more

Open Recruitment Relawan Pemantau Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang 2018

Guna mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan demokratis, kami Rumah Keadilan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) membuka pendaftaran relawan pemantau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Malang Tahun 2018. Unduh Formulir Pendaftaran

Hukum Moralis Sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Keadilan

Hukum tercipta sebagai resultante perilaku manusia, sehingga hukum juga harus dibingkai dengan perspektif makna yakni lebih dari sekedar mesin undang-undang yang sudah selayaknya menjadi alat untuk membahagiakan rakyat, bukan sebaliknya sebagai penindas. Hal tersebut senada dengan anjuran Prof. Satjipto Rahardjo untuk memahami hukum secara holistik bercermin dari kearifan falsafat Barat-Timur secara seimbang, mengutamakan hati nurani daripada ego nalar manusia yang miskin rasa keadilan dan sebagainya.

Cita Hukum Pancasila, Kemajemukan Hukum Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Cita Hukum Pancasila, Kemajemukan Hukum Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Oleh Muhamat Irfan Taufik  Pendahuluan Tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang…
Read more