Jasa Hukum

Bentuk Layanan Jasa Hukum

Syarat pengajuan permohonan jasa hukum:

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis memuat identitas Pemohon Jasa Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan layanan Jasa Hukum;
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
  3. Ruang lingkup pemberian layanan Bantuan Hukum atau Jasa Hukum meliputi perkara non litigasi dan litigasi yaitu:
  4. Pemberian layanan Bantuan Hukum atau Jasa Hukum dalam perkara non litigasi:

1) penyuluhan hukum;

2) konsultasi hukum;

3)investigasi kasus, baik secara elektronik atau non elektronik;

4) penelitian hukum;

5)mediasi;

6)negosiasi;

7) pemberdayaan masyarakat;

8) pendampingan diluar pengadilan;

9)drafting dokumen hokum;

10)pelatihan hukum.

Pemberian Layanan Jasa Hukum dalam perkara litigasi:

1) Perkara Pidana:

a)membuat surat kuasa;

b)melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

c)memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;

d)melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;

  1. e) membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Jasa Hukum;
  2. f) menghadirkan saksi dan/atau ahli;

g)melakukan upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum atau Jasa Hukum; dan/atau

­h) membuat dokumen lain yang diperlukan.

2) Perkara Perdata:

  1. a) membuat surat kuasa;
  2. b) gelar perkara dilingkungan Brawijaya Law Firm
  3. c) membuat surat gugatan;
  4. d) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
  5. e) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama;
  6. f) mendampingi dan mewakili penggugat pada saat mediasi;
  7. g) mendampingi dan mewakili penerimaan hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
  8. h) menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  9. i) membuat surat replik dan kesimpulan;

j)menyiapkan memori banding atau kasasi.

3) Perkara Tata Usaha Negara:

  1. a) membuat kuasa;
  2. b) gelar perkara dilingkungan Brawijaya Law Firm;
  3. c) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang Pengadilan;
  4. d) membuat surat gugatan;
  5. e) mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
  6. f) mendampingi dan/ atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
  7. g) menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
  8. h) membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
  9. i) menyiapkan banding atau kasasi.

4) Perkara Tata Negara baik bantuan hukum atau jasa hukum:

  1. a) membuat surat kuasa;
  2. b) gelar perkara di lingkungan Brawijaya Law Firm;
  3. c) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang Pengadilan;
  4. d) membuat surat permohonan;
  5. e) mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;
  6. f) mendampingi dan/atau mewakili dalam pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan Mahkamah Konstitusi;

g) menyiapkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *