Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Berikut ini kami umumkan peserta “Pelatihan Legal Audit (Audit Hukum): One Day Class” yang akan diselenggarakan pada Hari Jumat, 14 September 2018, Pukul 09.00 Wib – Selesai bertempat di Hall Kantor Rumah Keadilan, Jl. Kembang Kertas IV Kav 09, Jatimulyo, Kota Malang. Adapun nama peserta adalah sebagai berikut:

1 Nasrullah
2 Muhammad Najih Vargholy
3 Hanugrah Titi Habsari
4 Nadya D Prasetyo
5 Muhamat Irfan Taufik
6 Shafwan Rizqo Ramadoni
7 Sutri Mansyah
8 Muhammad Rifan
9 M Cendekiawan Ainul Haq
10 Ermawati
11 Ratu Sandrasari
12 M Akbar Nursasmita
13 Febriansyah Ramadhan
14 Fazal Akmal Musyarri
15 Ayu Mustika Pamungkas
16 Syanindita Nirna Ingtias
17 Fardika Izzati
18 Andriani Larasati
19 M Abdullah Najib
20 M Irfan Ardiansyah

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Catatan:

  • Peserta wajib hadir tepat waktu.
  • Peserta membawa alat tulis masing-masing.
  • Peserta menggunakan pakaian bebas rapi.

Ttd

 

Ketua Rumah Keadilan

Malang – Rumah Keadilan, Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Rumah Keadilan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Dimensi Asas Pemilihan Umum Dan Integritas Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersama Prof. Dr. Achmad Sodiki SH –Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2010-2013 dan Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. –Dosen Ilmu Sosial UM selaku pemateri serta para praktisi se-Malang Raya (Sabtu, 18/08/2018).

Pada FGD ini, Rumah Keadilan turut mengundang beberapa praktisi yang berkaitan dengan tema yang diangkat, diantaranya: Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Malang, Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu, Polres Malang, Kejaksaan Kota Malang, Kejaksaan Kabupaten Malang, Kejaksaan Kota Batu, Panitia Pengawan Pemilu (Panwaslu) Kota Malang, Panwaslu Kota Batu, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), dan Malang Corruption Watch (MCW).

FGD ini dilakukan untuk mendalami konflik pemilihan umum yang sering terjadi dan integritas hakim konstitusi dalam pemberian keputusan pada sengketa pemilihan umum. Forum ini diangkat sebagai salah satu semangat Rumah Keadilan menyambut pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.

Bapak Nuruddin Hady memaparkan bahwa ada beberapa titik rawan pemilu sejak tahun 2004 hingga pilkada tahun ini, yakni; tidak netralnya penyelenggara pemilu, tidak netralnya Aparatur Sipil Negara, adanya money politic (politik uang), intimidasi pada calon pemilih, penggunaan fasilitas pemerintah atau daerah oleh petahana dalam berkampanye, terjadi carut marutnya pemilih tetap, adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi terdaftar di daftar pemilih tambahan, dan adanya manipulasi suara. Beberapa pelanggaran ini bisa menjadi dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari beberapa titik rawan itu, ada beberapa kasus yang dapat diproses secara mudah dan ada juga yang tidak mudah diproses. Hal ini tergantung kemampuan hakim dalam memutus perkara dan kondisi dari daerah itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Achmad Sodiki SH, “Suatu ketentuan yang sama diterapkan pada daerah dan masyarakat yang berbeda akan menimbulkan ketidakadilan, sama dengan ketentuan yang berbeda diterapkan pada kondisi masyarakat yang sama”. Untuk itu, dalam putusannya  hakim tidak hanya mengacu pada peraturan yang ada saja melainkan juga berdasarkan pada kondisi adat masyarakat. (EW)

Rumah Keadilan – Malang, (25/7/2018) – Ada suasana yang sedikit berbeda terjadi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan, terdapat sekitar 40 (empat puluh) orang mengunjungi LBH Rumah Keadilan. Pengunjung tersebut adalah mahasiswa yang berasal dari Newcastle University bersama dengan beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Dr. Tim Connor, yang merupakan dosen dari Universitas Newcastle.

Kunjungan tersebut merupakan salah satu rangkaian agenda kunjungan ke Non-Government Organization (NGO) yang merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Universitas Newcastle. Kunjungan pada kali bertujuan untuk mengenalkan profil LBH Rumah Keadilan serta agenda apa saja yang dilakukan oleh LBH Rumah Keadilan.

Kunjungan Mahasiswa Newcastle University di Rumah Keadilan (Foto: Titi)

Pengenalan profil LBH Rumah Keadilan dijelaskan langsung oleh Nasrullah selaku Direktur LBH Rumah Keadilan di ruang pertemuan Rumah Keadilan. Selain menjelaskan terkait profil dan kegiatan, Nasrullah juga menceritakan mengenai pengalaman selama melakukan advokasi baik strategi, cakupan kasus yang ditangani, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi.

Terjadi diskusi yang cukup cair pada saat pertemuan tersebut, dimana para mahasiswa sangat tertarik untuk mendapatkan pandangan mengenai peran dan posisi dari LBH Rumah Keadilan ketika ada klien yang datang ataupun ketika melihat sebuah fenomena masyarakat yang terjadi, perbandingan perspektif hukum juga terjadi ketika membahas mengenai kejahatan seksual.

Ki-Ka: Nasrullah (Direktur LBH Rumah Keadilan), Syahrul Sajidin (Akademisi Universitas Brawijaya), dan Tim Connor (Perwakilan Newcastle University) (Foto: Rizqo)

Pada kesempatan ini, Dr. Tim Connor menyampaikan kesannya terkait kegiatan, peran dan posisi dari LBH Rumah Keadilan dalam melakukan advokasi terutama pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik. Melihat bagaimana fasilitas Rumah Keadilan akan tetapi dengan kegiatan dari LBH Rumah Keadilan yang begitu luar biasa, membuatnya terkesan dengan kinerja dari LBH Rumah Keadilan.

Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dimulai pada pukul 09.00 WIB hinga 11.00 WIB, ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Newcaste University kepada LBH Rumah Keadilan dan dilanjutkan dengan foto bersama di depan kantor LBH Rumah Keadilan. (akb)

MANAGEMENT PEMANTAU PEMILIHAN PILKADA KOTA MALANG 2018

 

PEDOMAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM PILKADA KOTA MALANG TAHUN 2018

 

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL PEMILUKADA

Rumahkeadilan.co.id, Batu – Bertempat di Hotel Singhasari Resort, Batu pada 14 Mei 2018, tim Peneliti Rumah Keadilan yaitu Ladito Risang Bagaskoro,S.H.,M.H dan Solehuddin S.H.,M.H didaulat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjadi narasumber kegiatan kajian implementasi UU grasi dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang grasi yang diadakan oleh subdirektorat pelayanan hukum pidana dan grasi Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Peneliti Rumah Keadilan Malang

Dalam kegiatan tersebut, Peneliti Rumah Keadilan Malang, yaitu Ladito Risang Bagaskoro, S.H.,M.H memaparkan tentang Model Pengajuan Grasi Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat dan Solehuddin S.H.,M.H memaparkan tentang Implementasi Undang-Undang Grasi Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia.

Pada dasarnya Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak prerogratif yang telah dijamin oleh konstitusi negara, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk hak prerogratif tersebut adalah grasi. Ketentuan mengenai hak prerogratif berupa grasi disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dasar pengaturan mengenai grasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 merupakan bentuk jaminan terhadap hak presiden.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002

Lebih lanjut, pengaturan mengenai grasi di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang selanjutnya disebut UU Grasi. Berdasarkan UU tersebut, definisi grasi adalah grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden

PENELITI-RUMAH-KEADILAN-FOTO

Dalam implementasinya, UU Grasi terdapat beberapa kelemahan yakni yang pertama, perundangan tersebut, salah satunya adalah tidak adanya aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis dan penjabaran lebih lanjut dari UU Grasi. Kedua, mencermati ketentuan putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 dimana mencabut ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan grasi sebagaiaman pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi banyak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan oleh jaksa selaku eksekutor  putusan pengadilan, maka oleh karena itu maka kiranya perlu ada ketentuan pembatasan waktu bagi pemohon grasi seperti Undang-Undang No 3 Tahun 1950 karena lebih memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan pidana.

Guna mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan demokratis, kami Rumah Keadilan Perwakilan Kediri bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) membuka pendaftaran relawan pemantau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

Unduh Formulir Disini

 

Rumah Keadilan – Malang, Berkenaan dengan kejadian ledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo secara berturut-urut mulai hari Minggu 13 Mei 2018 hingga Senin 14 Mei 2018 yang terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela (Jl. Ngagel Madya) Gereja Kristen Indonesia (Jl. Diponegoro) dan Gereja Pantekosta (Jl. Arjuno,) Rumah Susun Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo, hingga yang terbaru ledakan terjadi di Mapolrestabes Surabaya, kami Rumah Keadilan menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Turut berduka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut;
  2. Mengecam keras terjadinya aksi Bom Bunuh Diri di Jawa Timur;
  3. Meminta agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah memulihkan kondisi dan situasi yang diakibatkan oleh terorisme secara proaktif serta menjaga keamanan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan keyakinan di wilayah masing-masing;
  4. Menuntut agar Pemerintah cq Kepolisian segera menangkap aktor intelektual dibalik aksi terorisme dan dituntut secara hukum dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
  5. Mengevaluasi kembali kebijakan anti-teorisme yang sudah tidak efektif dalam pencegahan dan penaggulangan aksi kejahatan terorisme termasuk meninjau ulang Rancangan Revisi Undang-Undang Terorisme; dan
  6. Mengajak kepada seluruh stakeholder, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mempererat ikatan antar kelompok, agama, ras, suku, agar tidak mudah dipecah belah.

Narahubung:

Syahrul Sajidin            (085247887272)

Nasrullah                     (082336696650)

Rumah Keadilan – Malang, Pada Hari Sabtu (12/05/2018), LBH Rumah Keadilan bekerjasama dengan  Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menggelar pelatihan pemantauan kepada para relawan pemantau Pilkada Kota Malang 2018 di Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bertindak selaku pemateri  dalam pelatihan ini adalah Ashari Husein. S.Sos, M.si (Anggota KPU Kota Malang), Iwan Sunaryo.S.H (Anggota Panwaslu Kota Malang) dan Nasrullah.S.Hi, S.H. (Pengurus Rumah Keadilan).

Pelatihan Pemantau Pilkada Kota Malang 2018 dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan mengenai teknis pemantauan kepada para relawan pemantau. Relawan pemantau  yang terdaftar nantinya akan disebar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Pada saat hari pencoblosan yakni 27 Juni 2018, para relawan pemantau bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di TPS masing-masing berjalan dengan demokratis sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 “Dengan diadakanya pelatihan pemantauan Pilkada Kota Malang 2018 ini diharapkan bahwa peran para relawan pemantau benar-benar dapat efektif dalam mengawal proses pesta demokrasi di Kota Malang agar bermartabat dan berkualitas”, ujar Nasrullah.

Berdasarkan catatan, total relawan pemantau yang telah terdaftar pada pendaftaran relawan pemantau gelombang I kurang lebih sekitar 120 orang. Adapun pada pendaftaran relawan pemantau gelombang II, sampai saat ini telah terdaftar kurang lebih sekitar 20 orang. Rumah Keadilan telah membuka pendaftaran relawan pemantau gelombang II  mulai 3 Mei – 2 Juni 2018. Oleh karena itu, masih terbuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaran Pilkada Kota Malang 2018 yang demokratis dan bermartabat dengan cara mendaftarkan diri sebagai relawan pemantau dengan mengisi formulir pendaftaran pada link klik disini dan mengisi curriculum vitae (cv) pada link klik disini. Pemilih Berdaulat, Negara Kuat! (ms)

Rumah Keadilan – Kediri, Sekolah Keadilan Angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri (5/5/2018 – 6/5/2018) berjalan dengan lancar dan sukses. Selain materi-materi yang telah disampaikan pada Program Sekolah Keadilan Angkatan IV, untuk upgrading kualitas dan kompetensi paralegal di LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri tentu kedepannya akan diadakan pendidikan dan pelatihan lanjutan. (mnv)

Solehudin, Wakil Ketua Rumah Keadilan (pojok kanan) memberikan sambutan sekaligus membuka program Sekolah Keadilan Angkatan IV.

Para peserta Sekolah Keadilan Angakatan IV nampak antusias menyimak materi pelatihan yang disampaikan pengurus.

Para peserta Sekolah Keadilan Angkatan IV antusias mengikuti materi pelatihan.

Penyampaian materi perkembangan bantuan hukum oleh Ressa Hasan (batik coklat).

Penyampaian materi peran dan fungsi paralegal oleh Shofwan Rizqo (baju putih).

Penyampaian materi peran pemantau Pilkada 2018 oleh Titi Habsari.

Penyampaian materi advokasi & kebijakan publik oleh Sholehudin (berkacamata).

Pengurus dan peserta pelatihan melakukan foto bersama.

Rumah Keadilan – Kediri, Sebagai lembaga bantuan hukum yang profesional, Rumah Keadilan mulai menunjukkan eksistensinya. Setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham pada tahun 2017 lalu, kini Rumah Keadilan mulai melebarkan sayapnya dengan membuka kantor perwakilan di Kota Kediri tepatnya di Perum Griya Intan Asri Blok FG 2, RT 01/RW 02, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dalam rangka pengisian sumber daya manusia (SDM) LBH Rumah Keadilan perwakilan Kediri, pengurus LBH Rumah Keadilan Malang menyelenggarakan Sekolah Keadilan Angkatan IV. Sekolah Keadilan merupakan program tahunan LBH Rumah Keadilan. Program ini diselenggarakan dengan maksud memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang bantuan hukum serta dalam rangka menjaring calon-calon paralegal yang siap berjuang dan mengabdi di Rumah Keadilan.

Sekolah Keadilan Angkatan IV diselenggarakan selama 2 (dua) hari, yakni Sabtu 5 Mei 2018 – Minggu 6 Mei 2018 di Kantor LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri. Program ini diikuti oleh kurang lebih 25 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terutama mahasiswa di Kediri terhadap Sekolah Keadilan angkatan IV terbilang cukup besar.

Dalam Sekolah Keadilan Angkatan IV ini para peserta dibekali beberapa materi diantaranya, 1) Penalaran Hukum, 2) Peran dan Fungsi Paralegal dalam Bantuan Hukum, 3) Advokasi dan Kebijakan Publik, 4) Perkembangan Bantuan Hukum, 5) Peran Pemantau Pilkada 2018, dan terakhir 6) Selayang Pandang tentang Rumah Keadilan. Adapun yang bertindak selaku pemateri dalam program ini adalah para pengurus LBH Rumah Keadilan yang kompeten di bidang masing-masing.

LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin mengabdikan diri dalam membela kaum-kaum tertindas dan marjinal terutama di Kota Kediri dan sekitarnya. Selain itu, pembukaan LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri ini sejalan dengan program pemerintah di bidang bantuan hukum yakni pemerataan sebaran organisasi-organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang sampai saat ini dirasa masih timpang. (mnv)