Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Rumah Keadilan – Malang, Berkenaan dengan kejadian ledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo secara berturut-urut mulai hari Minggu 13 Mei 2018 hingga Senin 14 Mei 2018 yang terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela (Jl. Ngagel Madya) Gereja Kristen Indonesia (Jl. Diponegoro) dan Gereja Pantekosta (Jl. Arjuno,) Rumah Susun Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo, hingga yang terbaru ledakan terjadi di Mapolrestabes Surabaya, kami Rumah Keadilan menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Turut berduka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut;
  2. Mengecam keras terjadinya aksi Bom Bunuh Diri di Jawa Timur;
  3. Meminta agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah memulihkan kondisi dan situasi yang diakibatkan oleh terorisme secara proaktif serta menjaga keamanan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan keyakinan di wilayah masing-masing;
  4. Menuntut agar Pemerintah cq Kepolisian segera menangkap aktor intelektual dibalik aksi terorisme dan dituntut secara hukum dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
  5. Mengevaluasi kembali kebijakan anti-teorisme yang sudah tidak efektif dalam pencegahan dan penaggulangan aksi kejahatan terorisme termasuk meninjau ulang Rancangan Revisi Undang-Undang Terorisme; dan
  6. Mengajak kepada seluruh stakeholder, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mempererat ikatan antar kelompok, agama, ras, suku, agar tidak mudah dipecah belah.

Narahubung:

Syahrul Sajidin            (085247887272)

Nasrullah                     (082336696650)

Rumah Keadilan – Malang, Pada Hari Sabtu (12/05/2018), LBH Rumah Keadilan bekerjasama dengan  Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menggelar pelatihan pemantauan kepada para relawan pemantau Pilkada Kota Malang 2018 di Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bertindak selaku pemateri  dalam pelatihan ini adalah Ashari Husein. S.Sos, M.si (Anggota KPU Kota Malang), Iwan Sunaryo.S.H (Anggota Panwaslu Kota Malang) dan Nasrullah.S.Hi, S.H. (Pengurus Rumah Keadilan).

Pelatihan Pemantau Pilkada Kota Malang 2018 dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan mengenai teknis pemantauan kepada para relawan pemantau. Relawan pemantau  yang terdaftar nantinya akan disebar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Pada saat hari pencoblosan yakni 27 Juni 2018, para relawan pemantau bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di TPS masing-masing berjalan dengan demokratis sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 “Dengan diadakanya pelatihan pemantauan Pilkada Kota Malang 2018 ini diharapkan bahwa peran para relawan pemantau benar-benar dapat efektif dalam mengawal proses pesta demokrasi di Kota Malang agar bermartabat dan berkualitas”, ujar Nasrullah.

Berdasarkan catatan, total relawan pemantau yang telah terdaftar pada pendaftaran relawan pemantau gelombang I kurang lebih sekitar 120 orang. Adapun pada pendaftaran relawan pemantau gelombang II, sampai saat ini telah terdaftar kurang lebih sekitar 20 orang. Rumah Keadilan telah membuka pendaftaran relawan pemantau gelombang II  mulai 3 Mei – 2 Juni 2018. Oleh karena itu, masih terbuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaran Pilkada Kota Malang 2018 yang demokratis dan bermartabat dengan cara mendaftarkan diri sebagai relawan pemantau dengan mengisi formulir pendaftaran pada link klik disini dan mengisi curriculum vitae (cv) pada link klik disini. Pemilih Berdaulat, Negara Kuat! (ms)

Rumah Keadilan – Kediri, Sekolah Keadilan Angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri (5/5/2018 – 6/5/2018) berjalan dengan lancar dan sukses. Selain materi-materi yang telah disampaikan pada Program Sekolah Keadilan Angkatan IV, untuk upgrading kualitas dan kompetensi paralegal di LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri tentu kedepannya akan diadakan pendidikan dan pelatihan lanjutan. (mnv)

Solehudin, Wakil Ketua Rumah Keadilan (pojok kanan) memberikan sambutan sekaligus membuka program Sekolah Keadilan Angkatan IV.

Para peserta Sekolah Keadilan Angakatan IV nampak antusias menyimak materi pelatihan yang disampaikan pengurus.

Para peserta Sekolah Keadilan Angkatan IV antusias mengikuti materi pelatihan.

Penyampaian materi perkembangan bantuan hukum oleh Ressa Hasan (batik coklat).

Penyampaian materi peran dan fungsi paralegal oleh Shofwan Rizqo (baju putih).

Penyampaian materi peran pemantau Pilkada 2018 oleh Titi Habsari.

Penyampaian materi advokasi & kebijakan publik oleh Sholehudin (berkacamata).

Pengurus dan peserta pelatihan melakukan foto bersama.

Rumah Keadilan – Kediri, Sebagai lembaga bantuan hukum yang profesional, Rumah Keadilan mulai menunjukkan eksistensinya. Setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham pada tahun 2017 lalu, kini Rumah Keadilan mulai melebarkan sayapnya dengan membuka kantor perwakilan di Kota Kediri tepatnya di Perum Griya Intan Asri Blok FG 2, RT 01/RW 02, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dalam rangka pengisian sumber daya manusia (SDM) LBH Rumah Keadilan perwakilan Kediri, pengurus LBH Rumah Keadilan Malang menyelenggarakan Sekolah Keadilan Angkatan IV. Sekolah Keadilan merupakan program tahunan LBH Rumah Keadilan. Program ini diselenggarakan dengan maksud memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang bantuan hukum serta dalam rangka menjaring calon-calon paralegal yang siap berjuang dan mengabdi di Rumah Keadilan.

Sekolah Keadilan Angkatan IV diselenggarakan selama 2 (dua) hari, yakni Sabtu 5 Mei 2018 – Minggu 6 Mei 2018 di Kantor LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri. Program ini diikuti oleh kurang lebih 25 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terutama mahasiswa di Kediri terhadap Sekolah Keadilan angkatan IV terbilang cukup besar.

Dalam Sekolah Keadilan Angkatan IV ini para peserta dibekali beberapa materi diantaranya, 1) Penalaran Hukum, 2) Peran dan Fungsi Paralegal dalam Bantuan Hukum, 3) Advokasi dan Kebijakan Publik, 4) Perkembangan Bantuan Hukum, 5) Peran Pemantau Pilkada 2018, dan terakhir 6) Selayang Pandang tentang Rumah Keadilan. Adapun yang bertindak selaku pemateri dalam program ini adalah para pengurus LBH Rumah Keadilan yang kompeten di bidang masing-masing.

LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin mengabdikan diri dalam membela kaum-kaum tertindas dan marjinal terutama di Kota Kediri dan sekitarnya. Selain itu, pembukaan LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri ini sejalan dengan program pemerintah di bidang bantuan hukum yakni pemerataan sebaran organisasi-organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang sampai saat ini dirasa masih timpang. (mnv)

Rumah Keadilan – Malang, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Sabtu 28 April 2018 yang lalu, berikut kami umumkan nama-nama peserta yang diterima dan berhak mengikuti program Sekolah Keadilan Angkatan IV.

Malang – Rumah Keadilan, KPU Kota Malang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di hotel Atria Hotel Malang (Rabu/18/04/2018). Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya kepolisian, pendukung pasangan calon, wartawan dan masyarakat.

Berdasarkan rapat pleno tersebut diketahui bahwa terdapat 600.646 daftar pemilih tetap (DPT) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 294.171 orang dan perempuan sebanyak 306.475 orang. Jumlah DPT ini berasal dari 5 kecamatan yang berada di Kota Malang, yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Suku.

Besaran DPT ini diperoleh dari beberapa upaya. Salah satunya adalah pencocokan di data base. “Ada beberapa setelah kita cross check di Dispendukcapil ternyata tidak ada di data base, sehingga ini tidak bisa kita masukkan karena memang sirkulasi penduduk di Kota Malang, yang teman-teman lebih banyak belajar, ini mensulitkan kita untuk mendeteksi mereka, dalam pemilu sebelumnya mereka ada tetapi setelah kita cocokin, kita tidak tahu keberadaan mereka dimana, di alamat itu tidak ada sehingga kami antisipasinya adalah cross check data base ke Dispendukcapil, apabila tidak ada maka kami lakukan pencoretan”, ujar Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada tiga jenis pemilih non-elektronik, yakni ada yang terdata diperekam KTP elektronik, ada yang terdata tapi belum ada diperekam KTP elektronik dan ada yang belum terdata dalam data base. Jenis ketiga ini yang tidak masuk DPT.

Dari keseluruhan DPT ini mencakup pula 499 orang wargabinaan yang ada di Kota Malang dari 2000-an penghuni lapas. Hal ini karena penghuni lapas lebih banyak berasal dari luar Malang dan untuk warga Malang sendiri hanya sebesar 500 orang.

Total 600.646 daftar pemilih tetap (DPT) ini akan tersebar di 1400 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 301 TPS  akan tersebar di 11 kelurahan Kecamatan Blimbing, 323 TPS akan tersebar di 12 kelurahan Kecamatan Kedungkandang, 184 TPS akan tersebar di 11 kelurahan Kecamatan Klojen, 269 TPS akan tersebar di 12 kelurahan Kecamatan Lowokwaru, dan 323 TPS akan tersebar di 11 kelurahan Kecamatan Sukun. (EW)

Narasumber dan Para Peserta FGD melakukan foto bersama usai acara. (Foto: Dicky)

Malang – Rumah Keadilan, Pada hari Jumat (16/3/2018), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tajuk, “Fungsi Paralegal dalam Lembaga Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”. Adapun yang bertindak selaku narasumber dalam FGD tersebut adalah  Naili Ariyani, Sekretaris DPC Peradi Malang Raya dan Solehuddin, Aktivis Rumah Keadilan.

Focus Group Discussion ini membahas terkait peran dan fungsi serta urgensi paralegal dalam Lembaga Bantuan Hukum pasca berlakunya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebagaimana diketahui, permenkumham tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) yang secara khusus mengatur terkait paralegal.

Menurut Solehuddin, Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Bankum dalam menjalankan peran dan fungsinya wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (Pro Bono). Untuk membantu pelaksanakan peran dan fungsi tersebut Lembaga Bantuan Hukum dapat melakukan perekrutan staf seperti advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Berdasarkan hal itulah maka muncul konsep paralegal dalam Lembaga Bantuan Hukum.  Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 mengatur peran dan fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum selayaknya Advokat. Namun dengan catatan bahwa paralegal tersebut merupakan bagian dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham. Lebih lanjut, menurut Solehuddin, urgensi kedudukan paralegal disamping penegak hukum lainnya adalah sangat vital. Paralegal berfungsi sebagai pengawas prosedur penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian, jaksa dan hakim agar berjalan sesuai dengan proses yang seharusnya. Sehingga setiap orang, tak terkecuali masyarakat yang kurang mampu, terjamin hak konstitusionalnya dalam mendapatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan.

Pendapat lain dinyatakan oleh Naili Ariyani, menurutnya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 menimbulkan polemik terkait kualifikasi dan kapasitas paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Sebab peraturan tersebut tidak memberikan batasan pengertian terkait paralegal serta standar keahlian apa saja yang harus dikuasai, sehingga dalam hal ini kebanyakan Lembaga Bantuan Hukum mendefinisikan paralegal sebagai staf non-Advokat yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum. Naili Ariyani menganalogikan advokat dan paralegal seperti dokter dan paramedis sedangkan penerima bantuan hukum seperti pasien rumah sakit. Pasien tentu lebih mengharapkan ditangani oleh dokter daripada paramedis karena dipandang lebih memiliki kompetensi dan kapasitas dalam menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, Naili Ariyani menawarkan konsep agar paralegal diperlakukan sebagai apprentice (baca:murid magang) dari advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum, sehingga harapannya nanti setelah menjalani program tersebut dalam beberapa tahun, paralegal tersebut dapat meningkat menjadi advokat. (srr)

Ki-Ka: Abdul Aziz (GMPK Malang Raya), Syahrul Sajidin (Rumah Keadilan) dan Nadya DP (Moderator). (Foto: Rizqo)

Malang – Rumah Keadilan, Sebuah diskusi bertajuk “DANA POKIR MENGALIR SAMPAI JAUH?” yang dilaksanakan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan (sabtu/10/3/2018) menghadirkan Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Malang Abdul Aziz, dan Aktivis dari Rumah Keadilan Syahrul Sajidin sebagai Narasumber.

Diskusi terbatas ini membahas dari istilah hingga arah penggunaan POKIR (Pokok Pikiran) yang mulai populer di Kota Malang pasca momen pada bulan Agustus-Oktober 2017. Dimana KPK melakukan penggeledahan di ruang DPRD Kota Malang dan menyebabkan hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang diperiksa oleh KPK di POLRESTA Kota Malang.

“Pola-pola korupsi yang dilakukan di lingkungan dewan dirasa sama apabila dibandingkan dengan kasus yang lain” papar Syahrul, lanjutnya misalnya dalam penyusunan APBD terdapat proses di bawah meja yang merupakan bentuk pemufakatan bersama agar proses penyusunan kebijakan lebih mudah.

Pola kegiatan di bawah meja inilah yang kemudian ditutupi dengan alokasi dana POKIR (Pokok-Pokok Pikiran) oleh DPRD. Menjadi sebuah pertanyaan menarik dalam diskusi tersebut apakah momen peristilahan POKIR merupakan fenomena gunung ES?

Sebab istilah kegiatan dalam pemuafakatan jahat inilah yang berbahaya apabila dikemudian hari diklaim sebagai bentuk kebiasaan atau kewajaran oleh legislatif atau eksekuif. Karena membiasakan suatu kesalahan daripada menyalahkan suatu kebiasaan.

Dalam diskusi tersebut, Abdul Aziz menerangkan bahwa momen peristilahan POKIR yang disalahgunakan ini sebenarnya merupakan dampak dari adanya intervensi yang terjadi pada proses negosiasi oleh eksekutif-legislatif, dan intervensi tersebut berasal dari partai politiknya. Dan permasalahan demikian terjadi karena banyaknya pihak yang mengalami tuna-integritas

Paparan diskusi berdurasi kurang lebih selama 2 jam tersebut diakhiri dengan statemen Abdul Aziz yang mengkisahkan posisi generasi muda dalam menjaga totalitas idealismenya. Dia melanjutkan bahwa idealisme jangan sampai di otak saja tapi perutnya kapitalis, sehingga sifat idealis tersebut luntur sehabis dikasih makan (baca: suap). Dorongan tidak hanya diajukan bagi generasi muda untuk terus mengkritik, namun juga masuk kedalam sistem, masuk kedalam gelanggang politik. (mr)

Malang – Rumah Keadilan, Di era digitalisasi informasi ini, media sosial telah menjadi sarana yang paling efektif bagi masyarakat dalam berkomunikasi satu sama lain. Sadar akan hal tersebut, para Calon Walikota Malang 2018 pun juga menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dengan masyarakat pemilih. Media sosial merupakan salah satu sarana bagi para pasangan calon (Paslon) Pilkada Kota Malang 2018 untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan program-program yang akan dilaksanakannya kedepan kepada masyarakat khususnya netizen (warganet). Pada kesempatan kali ini, kami Rumah Keadilan mencoba melakukan analisis terhadap media sosial masing-masing Calon Walikota (Cawali) yakni M Anton, Yaqud Nanda Gudban dan Sutiaji.

Rumah Keadilan sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Kota Malang 2018 mencoba untuk menganalisis grafik aktifitas medsos oleh masing-masing Cawali Kota Malang yakni M Anton, Sutiaji dan Yaqud Nanda Gudban.

Maksud dan tujuan analisis medsos masing-masing Cawali ini adalah untuk:

  • mengetahui grafik peningkatan penggunaan medsos oleh masing-masing Cawali;
  • mengetahui grafik peningkatan respon dan impresi netizen terhadap unggahan/postingan masing-masing Cawali;
  • mengetahui apa saja isu-isu yang sedang beredar di medsos terkait masing-masing Cawali; dan
  • mengetahui isu negatif/hatespeech/hoax/sara terkait masing-masing Cawali.

Analisis medsos dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengolah data di medsos masing-masing Cawali mulai 1 Nov – 9 Jan 2018 (2 bulan sebelum pendaftaran resmi di KPUD) dan 10 Jan – 28 Feb 2018 (2 bulan setelah pendaftaran resmi di KPUD).

Medsos yang digunakan sebagai bahan analisis adalah Instagram dan Twitter. Dengan pertimbangan bahwa dibandingkan dengan medsos lainnya, masing-masing Cawali lebih aktif dan intens menggunakan kedua medsos tersebut sebagai sarana interaksi dengan masyarakat. Serta kedua medsos tersebut dimiliki oleh masing-masing Cawali.

Download Analisa Medsos Calon Walikota Malang 2018

Rumah Keadilan – Malang, Salah satu upaya untuk menjaga integritas pilkada adalah melalui penguatan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan yaitu tidak hanya saat pemberian suara semata namun juga ikut melakukan pengawasan sampai proses penyelenggaraan pilkada berakhir. Dalam upaya peran aktif tersebut LBH Rumah Keadailan mengadakan  DISKUSI PUBLIK “ Peran Pemantau Dalam memperkuat Fungsi Pengawasan Pilkada Kota Malang”.  Diskusi ini diselenggarakan dalam  rangka persiapan untuk menyambut perhelatan pesta demokrasi serentak khususnya di Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur.

Diskusi ini dihadiri oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Fajar Santosa, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang Iwan Sunaryo, dan Aktivis LBH Rumah Keadilan Muhammad Najih Vargholy, sebagai para narasumber serta LSM di Kota Malang,  mahasiswa dan para penggiat pemilu sebagai peserta diskusi.

Fajar Santosa (Anggota KPU Kota Malang)) dan M Najih Vargholy (LBH Rumah Keadilan) selaku narasumber (Foto: Mustiko)

Dalam diskusi tersebut M Najih mengatakan, keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah  bukan hanya sebatas hak untuk memilih, akan tetapi rakyat juga mempunyai hak dan peran dalam mengawasi dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada agar berjalan secara demokratis, hal ini dilakukan sebagai bentuk  kontrol publik.

Fajar Santosa selaku anggota KPU Malang menambahkan bahwa rakyat memiliki peran yang kuat dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. KPU dan Panswaslu sebagai pihak penyelenggara pemilu maupun pilkada tidak luput dari pemantauan dan pengawasan rakyat jika diduga terjadi pelenggaran-pelanggaran baik terkait teknis maupun etik yang dilakukan para penyelenggara pemilu maupun pilkada tersebut. Para pemantau dapat melaporkan pihak penyelenggara pemilu dan pilkada yang diduga melanggar tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) , sanksinya pun cukup jelas mulai dari  teguran tertulis hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan penyelenggara pemilu. “Keberadaan Relawan Pemantau Pilkada sangat membantu peran Panwaslu dalam mengawal dan mengawasi jalanya proses pilkada agar sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 dan undang-undang serta peraturan-peraturan terkait pilkada lainnya. Hal ini mengingat bahwa anggota Panwaslu dalam tiap Kabupaten/Kota hanya berjumlah tiga orang sedangkan substansi dan wilayah pengawasannya sangat luas” pungkas Iwan Sunaryo Anggota Panwaslu Kota Malang.”  (mit)