Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

MANAGEMENT PEMANTAU PEMILIHAN PILKADA KOTA MALANG 2018

 

PEDOMAN PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM PILKADA KOTA MALANG TAHUN 2018

 

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL PEMILUKADA

Rumahkeadilan.co.id, Batu – Bertempat di Hotel Singhasari Resort, Batu pada 14 Mei 2018, tim Peneliti Rumah Keadilan yaitu Ladito Risang Bagaskoro,S.H.,M.H dan Solehuddin S.H.,M.H didaulat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjadi narasumber kegiatan kajian implementasi UU grasi dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang grasi yang diadakan oleh subdirektorat pelayanan hukum pidana dan grasi Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Peneliti Rumah Keadilan Malang

Dalam kegiatan tersebut, Peneliti Rumah Keadilan Malang, yaitu Ladito Risang Bagaskoro, S.H.,M.H memaparkan tentang Model Pengajuan Grasi Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat dan Solehuddin S.H.,M.H memaparkan tentang Implementasi Undang-Undang Grasi Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia.

Pada dasarnya Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak prerogratif yang telah dijamin oleh konstitusi negara, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk hak prerogratif tersebut adalah grasi. Ketentuan mengenai hak prerogratif berupa grasi disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dasar pengaturan mengenai grasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 merupakan bentuk jaminan terhadap hak presiden.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002

Lebih lanjut, pengaturan mengenai grasi di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang selanjutnya disebut UU Grasi. Berdasarkan UU tersebut, definisi grasi adalah grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden

PENELITI-RUMAH-KEADILAN-FOTO

Dalam implementasinya, UU Grasi terdapat beberapa kelemahan yakni yang pertama, perundangan tersebut, salah satunya adalah tidak adanya aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis dan penjabaran lebih lanjut dari UU Grasi. Kedua, mencermati ketentuan putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 dimana mencabut ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan grasi sebagaiaman pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi banyak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan oleh jaksa selaku eksekutor  putusan pengadilan, maka oleh karena itu maka kiranya perlu ada ketentuan pembatasan waktu bagi pemohon grasi seperti Undang-Undang No 3 Tahun 1950 karena lebih memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan pidana.

Guna mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan demokratis, kami Rumah Keadilan Perwakilan Kediri bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) membuka pendaftaran relawan pemantau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kediri Tahun 2018.

Unduh Formulir Disini

 

Rumah Keadilan – Malang, Berkenaan dengan kejadian ledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo secara berturut-urut mulai hari Minggu 13 Mei 2018 hingga Senin 14 Mei 2018 yang terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela (Jl. Ngagel Madya) Gereja Kristen Indonesia (Jl. Diponegoro) dan Gereja Pantekosta (Jl. Arjuno,) Rumah Susun Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo, hingga yang terbaru ledakan terjadi di Mapolrestabes Surabaya, kami Rumah Keadilan menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Turut berduka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut;
  2. Mengecam keras terjadinya aksi Bom Bunuh Diri di Jawa Timur;
  3. Meminta agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah memulihkan kondisi dan situasi yang diakibatkan oleh terorisme secara proaktif serta menjaga keamanan masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan keyakinan di wilayah masing-masing;
  4. Menuntut agar Pemerintah cq Kepolisian segera menangkap aktor intelektual dibalik aksi terorisme dan dituntut secara hukum dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
  5. Mengevaluasi kembali kebijakan anti-teorisme yang sudah tidak efektif dalam pencegahan dan penaggulangan aksi kejahatan terorisme termasuk meninjau ulang Rancangan Revisi Undang-Undang Terorisme; dan
  6. Mengajak kepada seluruh stakeholder, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mempererat ikatan antar kelompok, agama, ras, suku, agar tidak mudah dipecah belah.

Narahubung:

Syahrul Sajidin            (085247887272)

Nasrullah                     (082336696650)

Rumah Keadilan – Malang, Pada Hari Sabtu (12/05/2018), LBH Rumah Keadilan bekerjasama dengan  Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menggelar pelatihan pemantauan kepada para relawan pemantau Pilkada Kota Malang 2018 di Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bertindak selaku pemateri  dalam pelatihan ini adalah Ashari Husein. S.Sos, M.si (Anggota KPU Kota Malang), Iwan Sunaryo.S.H (Anggota Panwaslu Kota Malang) dan Nasrullah.S.Hi, S.H. (Pengurus Rumah Keadilan).

Pelatihan Pemantau Pilkada Kota Malang 2018 dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembekalan mengenai teknis pemantauan kepada para relawan pemantau. Relawan pemantau  yang terdaftar nantinya akan disebar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Pada saat hari pencoblosan yakni 27 Juni 2018, para relawan pemantau bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di TPS masing-masing berjalan dengan demokratis sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 “Dengan diadakanya pelatihan pemantauan Pilkada Kota Malang 2018 ini diharapkan bahwa peran para relawan pemantau benar-benar dapat efektif dalam mengawal proses pesta demokrasi di Kota Malang agar bermartabat dan berkualitas”, ujar Nasrullah.

Berdasarkan catatan, total relawan pemantau yang telah terdaftar pada pendaftaran relawan pemantau gelombang I kurang lebih sekitar 120 orang. Adapun pada pendaftaran relawan pemantau gelombang II, sampai saat ini telah terdaftar kurang lebih sekitar 20 orang. Rumah Keadilan telah membuka pendaftaran relawan pemantau gelombang II  mulai 3 Mei – 2 Juni 2018. Oleh karena itu, masih terbuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaran Pilkada Kota Malang 2018 yang demokratis dan bermartabat dengan cara mendaftarkan diri sebagai relawan pemantau dengan mengisi formulir pendaftaran pada link klik disini dan mengisi curriculum vitae (cv) pada link klik disini. Pemilih Berdaulat, Negara Kuat! (ms)

Rumah Keadilan – Kediri, Sekolah Keadilan Angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri (5/5/2018 – 6/5/2018) berjalan dengan lancar dan sukses. Selain materi-materi yang telah disampaikan pada Program Sekolah Keadilan Angkatan IV, untuk upgrading kualitas dan kompetensi paralegal di LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri tentu kedepannya akan diadakan pendidikan dan pelatihan lanjutan. (mnv)

Solehudin, Wakil Ketua Rumah Keadilan (pojok kanan) memberikan sambutan sekaligus membuka program Sekolah Keadilan Angkatan IV.

Para peserta Sekolah Keadilan Angakatan IV nampak antusias menyimak materi pelatihan yang disampaikan pengurus.

Para peserta Sekolah Keadilan Angkatan IV antusias mengikuti materi pelatihan.

Penyampaian materi perkembangan bantuan hukum oleh Ressa Hasan (batik coklat).

Penyampaian materi peran dan fungsi paralegal oleh Shofwan Rizqo (baju putih).

Penyampaian materi peran pemantau Pilkada 2018 oleh Titi Habsari.

Penyampaian materi advokasi & kebijakan publik oleh Sholehudin (berkacamata).

Pengurus dan peserta pelatihan melakukan foto bersama.

Rumah Keadilan – Kediri, Sebagai lembaga bantuan hukum yang profesional, Rumah Keadilan mulai menunjukkan eksistensinya. Setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham pada tahun 2017 lalu, kini Rumah Keadilan mulai melebarkan sayapnya dengan membuka kantor perwakilan di Kota Kediri tepatnya di Perum Griya Intan Asri Blok FG 2, RT 01/RW 02, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dalam rangka pengisian sumber daya manusia (SDM) LBH Rumah Keadilan perwakilan Kediri, pengurus LBH Rumah Keadilan Malang menyelenggarakan Sekolah Keadilan Angkatan IV. Sekolah Keadilan merupakan program tahunan LBH Rumah Keadilan. Program ini diselenggarakan dengan maksud memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang bantuan hukum serta dalam rangka menjaring calon-calon paralegal yang siap berjuang dan mengabdi di Rumah Keadilan.

Sekolah Keadilan Angkatan IV diselenggarakan selama 2 (dua) hari, yakni Sabtu 5 Mei 2018 – Minggu 6 Mei 2018 di Kantor LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri. Program ini diikuti oleh kurang lebih 25 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terutama mahasiswa di Kediri terhadap Sekolah Keadilan angkatan IV terbilang cukup besar.

Dalam Sekolah Keadilan Angkatan IV ini para peserta dibekali beberapa materi diantaranya, 1) Penalaran Hukum, 2) Peran dan Fungsi Paralegal dalam Bantuan Hukum, 3) Advokasi dan Kebijakan Publik, 4) Perkembangan Bantuan Hukum, 5) Peran Pemantau Pilkada 2018, dan terakhir 6) Selayang Pandang tentang Rumah Keadilan. Adapun yang bertindak selaku pemateri dalam program ini adalah para pengurus LBH Rumah Keadilan yang kompeten di bidang masing-masing.

LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin mengabdikan diri dalam membela kaum-kaum tertindas dan marjinal terutama di Kota Kediri dan sekitarnya. Selain itu, pembukaan LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri ini sejalan dengan program pemerintah di bidang bantuan hukum yakni pemerataan sebaran organisasi-organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang sampai saat ini dirasa masih timpang. (mnv)

Rumah Keadilan – Malang, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Sabtu 28 April 2018 yang lalu, berikut kami umumkan nama-nama peserta yang diterima dan berhak mengikuti program Sekolah Keadilan Angkatan IV.

Malang – Rumah Keadilan, KPU Kota Malang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di hotel Atria Hotel Malang (Rabu/18/04/2018). Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak diantaranya kepolisian, pendukung pasangan calon, wartawan dan masyarakat.

Berdasarkan rapat pleno tersebut diketahui bahwa terdapat 600.646 daftar pemilih tetap (DPT) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 294.171 orang dan perempuan sebanyak 306.475 orang. Jumlah DPT ini berasal dari 5 kecamatan yang berada di Kota Malang, yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Suku.

Besaran DPT ini diperoleh dari beberapa upaya. Salah satunya adalah pencocokan di data base. “Ada beberapa setelah kita cross check di Dispendukcapil ternyata tidak ada di data base, sehingga ini tidak bisa kita masukkan karena memang sirkulasi penduduk di Kota Malang, yang teman-teman lebih banyak belajar, ini mensulitkan kita untuk mendeteksi mereka, dalam pemilu sebelumnya mereka ada tetapi setelah kita cocokin, kita tidak tahu keberadaan mereka dimana, di alamat itu tidak ada sehingga kami antisipasinya adalah cross check data base ke Dispendukcapil, apabila tidak ada maka kami lakukan pencoretan”, ujar Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada tiga jenis pemilih non-elektronik, yakni ada yang terdata diperekam KTP elektronik, ada yang terdata tapi belum ada diperekam KTP elektronik dan ada yang belum terdata dalam data base. Jenis ketiga ini yang tidak masuk DPT.

Dari keseluruhan DPT ini mencakup pula 499 orang wargabinaan yang ada di Kota Malang dari 2000-an penghuni lapas. Hal ini karena penghuni lapas lebih banyak berasal dari luar Malang dan untuk warga Malang sendiri hanya sebesar 500 orang.

Total 600.646 daftar pemilih tetap (DPT) ini akan tersebar di 1400 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 301 TPS  akan tersebar di 11 kelurahan Kecamatan Blimbing, 323 TPS akan tersebar di 12 kelurahan Kecamatan Kedungkandang, 184 TPS akan tersebar di 11 kelurahan Kecamatan Klojen, 269 TPS akan tersebar di 12 kelurahan Kecamatan Lowokwaru, dan 323 TPS akan tersebar di 11 kelurahan Kecamatan Sukun. (EW)

Narasumber dan Para Peserta FGD melakukan foto bersama usai acara. (Foto: Dicky)

Malang – Rumah Keadilan, Pada hari Jumat (16/3/2018), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tajuk, “Fungsi Paralegal dalam Lembaga Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”. Adapun yang bertindak selaku narasumber dalam FGD tersebut adalah  Naili Ariyani, Sekretaris DPC Peradi Malang Raya dan Solehuddin, Aktivis Rumah Keadilan.

Focus Group Discussion ini membahas terkait peran dan fungsi serta urgensi paralegal dalam Lembaga Bantuan Hukum pasca berlakunya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebagaimana diketahui, permenkumham tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU No 16/2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) yang secara khusus mengatur terkait paralegal.

Menurut Solehuddin, Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Bankum dalam menjalankan peran dan fungsinya wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (Pro Bono). Untuk membantu pelaksanakan peran dan fungsi tersebut Lembaga Bantuan Hukum dapat melakukan perekrutan staf seperti advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Berdasarkan hal itulah maka muncul konsep paralegal dalam Lembaga Bantuan Hukum.  Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 mengatur peran dan fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum selayaknya Advokat. Namun dengan catatan bahwa paralegal tersebut merupakan bagian dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham. Lebih lanjut, menurut Solehuddin, urgensi kedudukan paralegal disamping penegak hukum lainnya adalah sangat vital. Paralegal berfungsi sebagai pengawas prosedur penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian, jaksa dan hakim agar berjalan sesuai dengan proses yang seharusnya. Sehingga setiap orang, tak terkecuali masyarakat yang kurang mampu, terjamin hak konstitusionalnya dalam mendapatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan.

Pendapat lain dinyatakan oleh Naili Ariyani, menurutnya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 menimbulkan polemik terkait kualifikasi dan kapasitas paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Sebab peraturan tersebut tidak memberikan batasan pengertian terkait paralegal serta standar keahlian apa saja yang harus dikuasai, sehingga dalam hal ini kebanyakan Lembaga Bantuan Hukum mendefinisikan paralegal sebagai staf non-Advokat yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum. Naili Ariyani menganalogikan advokat dan paralegal seperti dokter dan paramedis sedangkan penerima bantuan hukum seperti pasien rumah sakit. Pasien tentu lebih mengharapkan ditangani oleh dokter daripada paramedis karena dipandang lebih memiliki kompetensi dan kapasitas dalam menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, Naili Ariyani menawarkan konsep agar paralegal diperlakukan sebagai apprentice (baca:murid magang) dari advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum, sehingga harapannya nanti setelah menjalani program tersebut dalam beberapa tahun, paralegal tersebut dapat meningkat menjadi advokat. (srr)