Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: Pemerintah Daerah

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG

Malang, (23/10/2019), Sebagai salah satu bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, Rumah Keadilan bekerjasama dengan PP Otoda FH UB, beserta media online Malang Times dan Satukanal.com menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG“.  Adapun yang bertindak selaku narasumber adalah Tomi Herawanto (Kepala Bappeda…
Read more

PERKEMBANGAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA

Oleh : M Akbar Nursasmita, SH. Penerapan Otonomi Daerah memberikan banyak implikasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam meningkatan visi dan kreativitas untuk dapat terus memajukan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing serta mengutamakan aspek lokalitas dalam penerapan kebijakannya. Otonomi Daerah tidak hanya membuat pemerintah daerah mempunyai banyak kewenangan yang diserahkan serta dilimpahkan dari pemerintah pusat, akan…
Read more

“Dana Pokir Mengalir Sampai Jauh?”

Malang – Rumah Keadilan, Sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait permasalahan penggunaan APBD Kota Malang, Rumah Keadilan menginisiasi sebuah diskusi bertajuk “DANA POKIR MENGALIR SAMPAI JAUH?” yang dilaksanakan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan (sabtu/10/3/2018) menghadirkan Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Malang Abdul Aziz, dan Aktivis dari Rumah Keadilan Syahrul…
Read more

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum oleh: Arief Heryogi[1], M. Nasrullah[2] ABSTRAK Kasus-kasus hukum sangat banyak terjadi di daerah yang menimpa masyarakat rentan. Dasar hukum pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) meskipun tidak secara eksplisit menyatakan untuk penyelenggaraan…
Read more