Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Category: ARTIKEL HUKUM

KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Oleh: Muhammad Najih Vargholy, MH. Istilah memorandum of  understanding (MoU) berasal dari dua kata yakni memorandum dan understanding. Dalam Black’s Law Dictionary memorandum bermakna “is to serve as the basis of future formal contract” yang artinya adalah sebagai dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal di masa mendatang. Sedangkan understanding bermakna “an implied agreement resulting…
Read more

TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Oleh: M Cendekiawan AH, SH. Badan Usaha Milik Daerah atau yang lazimnya disingkat BUMD sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan regulasi terkait BUMD tidak terlepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cikal bakal regulasi…
Read more

MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Oleh : Muhammad Najih Vargholy, MH. Sebagai suatu entitas bisnis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentu dituntut untuk memperoleh keuntungan/profit sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli Daerah. Hanya saja dalam hal tertentu, BUMD tetap harus memperhatikan aspek kemanfaatan umum serta pelayanan publik secara proporsional. Dalam rangka memaksimalisasi keuntungan/profit serta menjaga agar perusahaan dapat…
Read more

PERKEMBANGAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA

Oleh : M Akbar Nursasmita, SH. Penerapan Otonomi Daerah memberikan banyak implikasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam meningkatan visi dan kreativitas untuk dapat terus memajukan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing serta mengutamakan aspek lokalitas dalam penerapan kebijakannya. Otonomi Daerah tidak hanya membuat pemerintah daerah mempunyai banyak kewenangan yang diserahkan serta dilimpahkan dari pemerintah pusat, akan…
Read more

KAJIAN KELAYAKAN BIDANG USAHA SEBAGAI KUNCI EFEKTIFITAS PENDIRIAN BUMD

Oleh : Muhammad Rifan, SH. Badan Usaha Milik daerah (BUMD) merupakan bentuk pengusahaan sumber-sumber produksi yang menjadi potensi daerah, yang dikemas dalam satu manajemen berpola perusahaan.  Pendirian BUMD ini dilakukan untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pendirian BUMD membutuhkan sinkronisasi dengan…
Read more

SEKILAS MENGENAI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Oleh: M Akbar Nursasmita, SH. Salah satu sumber pendapatan dari pemerintah daerah adalah melalui retribusi daerah. Retribusi yaitu tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk…
Read more

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PBB-P2

Oleh: M Cendekiawan AH, SH. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan para wajib pajak, begitu juga dengan salah satu istilah yang tidak asing di dalam PBB P2 yakni Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam proses transaksi jual beli properti/rumah, pemahaman terkait NJOP merupakan hal yang…
Read more

LIRIKAN MANIS START UP DARI INVESTASI HINGGA PAJAK

Oleh: Muhammad Rifan, SH. Kita tahu bahwa start up merupakan anak kandung dari revolusi industri 4.0 yang merubah paradigma seperti: penyederhanaan pola bisnis model dan komponen organisasi; kemampuan mengkonversi sektor informal menjadi formal; dan bentuk baru primadona bagi lahan investor. Kendati demikian, keberadaan start up di Indonesia wajib direspon dengan keberadaan hukum yang mapan. Yang…
Read more

MENGENAL SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Oleh: Muhammad Najih Vargholy, MH. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena pajak daerah dapat dipandang sebagai sebuah peralihan “kekayaan” dari satu pihak ke pihak lain,…
Read more

DISFUNGSI HUKUM DALAM KONTESTASI POLITIK 2019

Oleh : Ilham Dwi Rafiqi Sejak genderang politik telah ditabuh, situasi sosial politik di Indonesia kian memanas. Gelar pentas demokrasi yang menyuguhkan berbagai intrik dan polemik seolah semakin mempertegas akan carut marutnya pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Realitas objektif yang tampak dalam kontestasi politik tahun 2019 adalah rivalitas negatif, sentimen identitas, dan politisasi berbagi isu…
Read more