Bantuan Hukum

Bentuk Layanan Bantuan Hukum

1) Ruang Lingkup Pemberian Layanan Bantuan Hukum

Ruang lingkup pemberian layanan bantuan hukum meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara baik non litigasi dan litigasi

a). Pemberian layanan bantuan hukum dalam perkara non litigasi:

(1) penyuluhan hukum;

(2) konsultasi hukum;

(3)investigasi kasus, baik secara elektronik atau non elektronik;

(4)penelitian hukum;

(5) mediasi;

(6)negosiasi;

(7) pemberdayaan masyarakat;

(8) pendampingan diluar pengadilan; dan/atau

(9) drafting dokumen hukum.

  1. b) Pemberian Layanan bantuan hukum dalam perkara litigasi:

(1) Perkara Pidana:

(a) membuat surat kuasa;

(b) melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

(c) memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;

(d)melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;

(e)membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;

(f)menghadirkan saksi dan/atau ahli;

(g)melakukan upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum ; dan/atau

­(h)membuat dokumen lain yang diperlukan.

(2) Perkara Perdata:

(a) membuat surat kuasa;

(b) gelar perkara dilingkungan Lembaga Bantuan Hukum

(c) membuat surat gugatan;

(d) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;

(e) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama;

(f) mendampingi dan mewakili penggugat pada saat mediasi;

(g) mendampingi dan mewakili penerimaan hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;

(h) menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;

(i) membuat surat replik dan kesimpulan;

(j)menyiapkan memori banding atau kasasi.

(3) Perkara Tata Usaha Negara:

(a) membuat kuasa;

(b) gelar perkara dilingkungan Lembaga Bantuan Hukum;

(c) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang Pengadilan;

(d) membuat surat gugatan;

(e) mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

(f) mendampingi dan/ atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;

(g) menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;

(h) membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau

(i) menyiapkan banding atau kasasi.

 

 

2) Syarat pengajuan permohonan bantuan hukum:

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *